Upaya Pengadilan Agama (PA) Ternate dalam melaksanakan pembangunan Zona Integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) menjadi tekad bersama seluruh jajaran PA Ternate. Hal ini dibuktikan dengan komitmen jajaran PA Ternate menggandeng KPKNL Ternate sebagai pendamping untuk meraih Zona Intergitas ;
Wujud dari komitmen tersebut dituangkan dalam penandatanganan Nota Komitmen Bersama antara Ketua PA Ternate dengan Kepala KPKNL Ternate pada hari Jumat, 19 Maret 2021 di Aula PA Ternate.
Dalam Komitmen Bersama tersebut, disepakati selain pendampingan dalam bentuk bimbingan dan arahan (Knowledge Sharing ), juga dalam bentuk observasi lapangan atau kunjungan lapangan oleh TIM ZI PA Ternate ke KPKNL.
Seperti yang diketahui, KPKNL Ternate adalah salah satu satker yang di tahun 2020 telah berhasil meraih predikat WBK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) serta telah memperoleh segudang penghargaan.
Hadir dalam acara tersebut Kepala KPKNL Ternate, M. Arif Setyawantika bersama para Tim ZI, Ketua Pengadilan Agama Ternate, Drs. Djabir Sasole, M.H beserta Tim ZI dan seluruh jajaran, baik di bagian Kepaniteraan maupun Kesekterariatan.
Ketua PA Ternate dalam arahannya menyampaikan terima kasih kepada kepala KPKNL Ternate dan Tim ZI yang siap bersinergi dan memberi asistensi terhadap Pengadilan Agama Ternate untuk pelaksanaan pembangunan zona Integritas mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Pengadilan Agama Ternate.
Beliau mengajak seluruh jajarannya untuk menjaga integritas pribadi dan integritas lembaga dalam melayani kepentingan masyarakat dengan rasa penuh tanggungjawab.
Sementara Kepala KPKNL Ternate yang sudah berhasil membawa KPKNL Ternate meraih WBK 2020 lalu, mengharapkan kerjasama antara KPKNL Ternate dan Pengadilan Agama Ternate dapat mewujudkan reformasi birokrasi yang dicita-citakan. Reformasi Birokrasi menurutnya sebuah komitmen seluruh institusi beserta aparatur pemerintah dan pelayanan publik dapat dinilai dari seberapa besar perubahan mendasar yang dilakukan secara bertahap. Perubahan tersebut diharapkan mampu membentuk karakter aparatur birokrasi secara pribadi maupun kelembagaan, yang pada akhirnya dampak positif dari perubahan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat.
“Dengan kerjasama ini saya berharap PA Ternate menjadi salah satu unit yang mendapat apresiasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai wilayah bebas dari Korupsi (WBK) seperti yang sudah kami raih” ucapnya.
“Zona Integritas harus dimulai dari manajemen perubahan sehingga untuk mewujudkannya diperlukan perubahan komitmen pribadi lalu disebarkan di unit kerja atau lembaga secara keseluruhan”, tandasnya.
Beliau juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada ketua PA Ternate beserta jajarannya yang telah memiliki keinginan untuk melakukan pembangunan zona integritas. Dan perjanjian kerjasama ini merupakan langkah awal yang baik untuk mewujudkannya. (Tim It patte);
SHARE THIS POST