Ketua PA Ternate Fasilitasi Audiensi KPTA Maluku Utara dan Bupati Halmahera Barat soal Kesiapan PA Halmahera Barat
Kamis, 26 Februari 2026, Ketua Pengadilan Agama Ternate (PA Ternate), Amran Abbas, S.Ag., S.H., M.H., memfasilitasi audiensi antara pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara (PTA Maluku Utara) dan Bupati Halmahera Barat dalam rangka membahas kesiapan operasional Pengadilan Agama Halmahera Barat (PA Halbar).
Audiensi ini dihadiri oleh Ketua PTA Maluku Utara bersama Wakil Ketua, Panitera, dan Sekretaris PTA Maluku Utara. Dari PA Ternate turut mendampingi Sekretaris Syafrudin, S.Ag. Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh sinergi dan komitmen bersama antara unsur peradilan dan pemerintah daerah.
Dalam keterangannya, Amran Abbas menyampaikan bahwa ini merupakan kali kedua dirinya bertemu dengan Bupati Halmahera Barat guna membicarakan progres operasional PA Halmahera Barat pasca dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2025. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari langkah koordinatif untuk memastikan percepatan realisasi operasional pengadilan agama di wilayah tersebut.
Lebih lanjut, Amran menjelaskan bahwa dalam audiensi tersebut telah disepakati Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat akan menghibahkan sebidang tanah seluas kurang lebih 6.000 meter persegi yang berlokasi di Desa Acango, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat. Lahan tersebut direncanakan sebagai lokasi pembangunan kantor definitif PA Halmahera Barat.
Sementara itu, untuk mendukung percepatan operasional awal, disepakati pula bahwa kantor sementara PA Halmahera Barat akan menempati gedung Perpustakaan Daerah Halmahera Barat, yang sebelumnya pernah dipinjampakaikan kepada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat. Langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi transisi sebelum pembangunan gedung permanen terealisasi.
Audiensi ini menegaskan komitmen kuat antara lembaga peradilan dan pemerintah daerah dalam menghadirkan akses keadilan yang lebih dekat, efektif, dan profesional bagi masyarakat Halmahera Barat, sekaligus menjadi tonggak penting dalam penguatan kelembagaan peradilan agama di wilayah Maluku Utara.